reformasi intelijen - An Overview
reformasi intelijen - An Overview
Blog Article
Abstrak Artikel ini menguji kompleksitas seputar kekerasan yang dilakukan oleh Muslim terhadap komunitas Ahmadiyah di Indonesia di period baru demokrasi reformasi. Kekerasan muncul sejak 1998 pasca Suharto ketika beberapa kelompok Muslim seperti Front Pembela Islam (FPI), yang mengklaim bahwa Ahmadiyah adalah kelompok yang sesat menurut ortodoksi Islam. Artikel ini mencoba memahami mengapa dan bagaimana Ahmadiyah menjadi goal serangan kekerasan oleh beberapa kelompok Muslim di era pasca Suharto dengan meningkatnya kelompok fundametalis Islam setelah menemukan kebebasan baru beragama. Dengan demikian, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana faktor politik, ekonomi dan teologi Islam muncul sebagai faktor penting yang mengkontribusi atas serangan kekerasan. Melalui identifikasi studi kasus tertentu penyerangan di kota-kota lintas pulau Jawa dan Lombok, saya juga akan mengeksplorasi bagaimana pemerintah membuat kebijakan untuk menemukan solusi yang terbaik dan sejauhmana efektifitas kebijakan tersebut untuk menyelesaikan masalah.
Pertumbuhan investasi ini mencerminkan peningkatan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia.
Dibutuhkan strategi yang matang dalam mengelola lembaga intelijen agar dapat terus efektif dalam menjalankan tugasnya tanpa meninggalkan prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas.
The Point out Intelligence Law was last but not least issued at the conclusion of 2011, twelve a long time following the reform started. This legislation, adopted Subsequently, between other factors, with the stress after the murder of human legal rights activist Munir, is in fact ahead-oriented and will contribute to your success of intelligence reform, protecting against the repetition and custom of authoritarian intelligence during the kind of the Orde Baru
Adat Regulation: Adat Legislation (hukum adat or adat recht) can be a list of community and regular legal guidelines and dispute resolution methods in many portions of Indonesia. Therefore, there is not any united Adat Law for the whole Indonesian people. A Dutch lawful scholar, Van Vollenhoven labeled Adat Law into 23 subdivisions dependant on a mix of region and ethnicity. Its sources are unwritten rules evolving from and preserved by lawful awareness of your men and women.
State periksa di sini Administrative: This courtroom is set up by advantage of Regulation No. 8 of 1986 on State Administrative Court, as Finally amended by Legislation No. fifty one of 2009. It is the forum to problem community administrative decree, that is outlined as being a penned determination issued by a system or official of public administration, which contains an act of community administration based on the prevailing rules and regulations, that's concrete (or certain), particular person, and ultimate, which provides legal implications to someone or maybe a civil legal entity.
Bagaimana merombak sistem yang sudah 1500 tahun, mengubah hati orang yang sudah menerima segala pikiran yang salah dan jauh dari Tuhan? Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali pekerjaan Roh Kudus.
Pemuda merupakan penerus perjuangan generasi terdahulu untuk mewujukan cita-cita bangsa. Pemuda menjadi harapan dalam setiap kemajuan di dalam suatu bangsa, Pemudalah yang dapat merubah pandangan orang terhadap suatu bangsa dan menjadi tumpuan para generasi terdahulu untuk mengembangkan suatu bangsa dengan ide-ide ataupungagasan yang berilmu, wawasan yang luas, serta berdasarkan kepada nilai-nilai dannorma yang berlaku di dalam masyarakat.Pemuda-pemudi generasi sekarang sangat berbeda dengan generasi terdahulu dari segi pergaulan atau sosialisasi, cara berpikir, dan cara menyelesaikan masalah.
Intelijen tidak boleh ketinggalan informasi dan harus lebih cepat, tetapi harus akurat dalam memperoleh informasi daripada pihak-pihak lainnya
Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah pidato pernah menyamakan bermain saham dengan berjudi. Pernyataan ini tentu memicu perdebatan di kalangan masyarakat dan pelaku pasar modal.
Regulasi yang kuat dan edukasi bagi investor dapat mengurangi risiko spekulasi berlebihan yang mendekati praktik perjudian.
Like BPI, BAKIN does don't just coordinate intelligence agencies inside the ministry plus the military but additionally conducts intelligence operations. The transform to BIN, which was in the beginning regulated according to Keputusan Presiden
Reaksi kritis yang membangun buat semua prajurit TNI dan anggota Polri demi aparat yang berkualitas dan sejahtera #uutni #perwira #bintara #tamtama #polri #tni #uupolri #infografis...
Langkah pertama adalah dengan memperbaiki intelligence cycle, Langkah kedua yang dapat ditempuh dalam penguatan intelijen negara adalah dengan memperkuat dan memperat koordinasi intelijen negara, terutama lewat Kominda.